Ganjar Pranowo Disanksi PDIP, Apa Kata Pengamat? 

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kian menuai sorotan usai menjatuhkan sanksi kepada Gubernur Jawa Tengah sekaligus kadernya, Ganjar Pranowo. Tak hanya itu, PDIP juga memberi sanksi kepada kader lain yang mendukung Ganjar, yaitu FX Hadi Rudyatmo. 

Ganjar mendapatkan teguran lisan akibat menyatakan untuk siap maju pada Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024. Sementara kader senior PDIP, FX Hadi Rudyatmo dijatuhi sanksi lebih keras karena mendukung langkah Ganjar tersebut. 

Sanksi PDIP terhadap Ganjar Pranowo 

Nama Ganjar memang mencuat sebagai Calon Presiden (Capres) sejajar dengan Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Ganjar mengaku siap untuk diusung sebagai Capres 2024. “Untuk bangsa dan negara ini apa, sih, yang kita tidak siap?,” ucap Ganjar di dalam wawancara di kanal Youtube BeritaSatu, Selasa, 18 Oktober lalu. 

Akibat pernyataan tersebut, PDIP memanggil Ganjar untuk klarifikasi di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat pukul 16.00 WIB, Senin, 24 Oktober 2022. Surat pemanggilan itu diteken oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, dan Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP, Komarudin Watubun.  

Menurut Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, Ganjar telah melanggar instruksi Ketua Umum nomor 4503/Internal/DPP/X/2022 yang terbit pada 7 Oktober lalu tentang komunikasi politik.  

Sanksi PDIP terhadap Ganjar Pranowo 

Kendati demikian, Ketua DPC PDIP Solo sekaligus mantan Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo menyatakan dukungannya terhadap Ganjar untuk maju sebagai Capres 2024. Ia menilai Ganjar telah berpengalaman sebagai Gubernur dan anggota DPR RI, sehingga layak didukung untuk maju pada Pilpres mendatang.  

Namun, dukungan itu berbuah sanksi keras dan terakhir dari PDIP. Kader senior PDIP ini mendapat teguran keras karena dianggap tidak memberikan teladan yang baik. Komarudin Watubun mengatakan teguran yang diberikan kepada Rudy memang lebih keras daripada Ganjar. Hal ini karena Ganjar sebenarnya tidak mendeklarasikan diri, tetapi hanya menjawab pertanyaan wartawan. 

Sementara Rudy secara langsung menyampaikan dukungan kepada calon tertentu, dalam hal ini Ganjar. Nah, Kongres PDIP melarang hal ini karena hanya bisa disampaikan langsung oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum.     

Apa Kata Pengamat? 

Peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Aisah Putri Budiarti menilai bahwa sanksi terhadap Ganjar Pranowo justru menguntungkan Gubernur Jawa Tengah itu. Sanksi ini tidka lantas menyatakan bahwa bandul politik PDIP mengayun ke Puan Maharani. 

Sebab penjatuhan sanksi terhadap Ganjar menunjukkan bahwa Ganjar masih bersama PDIP. Hal ini juga mampu menepis lobi-lobi politik dari partai politik lain kepada Ganjar, sehingga juga menguntungkan PDIP.  Selain itu, perhatian publik pun beralih dari calon presiden lainnya, seperti Anies Baswedan dan Prabowo Subianto ke Ganjar Pranowo.